Saling Menzalimi…

Pedagang kaki lima adalah pencari nafkah hidup untuk diri dan keluarganya adalah pekerjaan halal yang tentu saja baik. Akan tetapi jika tempat memasang lapaknya atau ngampar dagangannya di trotoar dimana trotoar adalah haknya pejalan kaki, maka pkl tersebut telah merebut hak orang lain, dan merebut hak orang lain adalah zalim, atau menzalimi orang lain. Dalam KBBI disebutkan menzalimi adalah menindas; menganiaya; berbuat sewenang-wenang terhadap… Berbuat zalim adalah perbuatan tercela dan ajaran agama melarang keras perbuatan itu.

Bukan hanya di trotoar haknya pejalan kaki yang pkl tidak boleh berjualan akan tetapi di tepi jalanan yang bahkan tidak dibuatkan trotoarnya, pkl tetap tidak boleh berjualan. Berjualan di jalanan kompleks perumahan juga tidak boleh, ini bukan hanya hak kendaraan yang lewat akan tetapi juga warga ketiban pulung, lingkungan yang tadinya asri dan nyaman menjadi kumuh, ramai, macet lalu lintas, bahkan untuk lewat hanya membawa badan sekali pun harus berdesakan. Dan meskipun warga sudah menolaknya, pkl tetap berjualan bahkan semakin panjang, semakin ramai, dan warga tanpa bisa berbuat apa-apa merasa dizalimi sudah lebih dari 15 tahun.

Menzalimi hak pejalan kaki bukan hanya pkl akan tetapi juga trotoar dijadikan tempat parkir liar. Ada lagi karena jalan haknya kendaraan penuh sesak alias macet yang disebabkan oleh kaum pkl yang berjualan di sembarang tempat maka kendaraan motor roda dua loncat ke trotoar. Artinya pengendara sepeda motor telah terzalimi pkl kemudian menzalimi hak pejalan kaki.

Akibat dari pkl yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya semisal di tepi jalan itu, yang paling terasa adalah kemacetan lalu lintas. Hak pengendara mobil dan motor telah terzalimi karena terampas oleh kaum pkl dan pembelinya. Akibat dari kemacetan lalu lintas berbagai dampak terjadi, yang sederhana pengguna kendaraan menjadi stres karena berbagai jadwal tidak terpenuhi. Walikota Bandung menyebutkan ada 600.000 orang warga yang menderita stres. Katanya tandanya stres yang paling kelihatan adalah tidak lagi menaruh perhatian atau simpati kepada orang lain, apalagi merasa empati.

Saya belum puas soal pkl ini di Bandung ada contoh abadi penzaliman terjadi akibat pkl ini. Lihat di kawasan Cicadas Bandung daerah paling kumuh dimana pkl mendominasi jalan trotoar dan yang terzalimi hak pejalan kaki dan pemilik toko, dan itu terjadi sudah 20 tahunan. Kalau masih kurang ada satu lagi penzaliman yang terjadi lebih dari 20 tahunan kemacetan lalu lintas akibat pkl dan pekerja yang keluar masuk di wilayah Rancaekek Bandung.

Perdanya untuk memberi hak penertiban oleh aparat sudah ada. Tapi mengapa kita saling menzalimi, dan mengapa melihat semua itu kita menjadi banyak yang impoten.

Lanjut Usia, Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka menyambut HULN (Hari Usia Lanjut Nasional) pada tanggal 29 Mei 2011, saya yang termasuk usia lanjut karena sudah berumur 65 tahun, memosting Peraturan perundangan yang berhubungan dengan manula. Mudah-mudahan sempat dan bisa menulis tentang manula di postingan berikutnya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LANJUT USIA

Deputi I Menkokesra
Empat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lanjut usia, yaitu :

  1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
    Yang menjadi dasar pertimbangan dalam undang-undang ini, antara lain adalah ”bahwa pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapah hidup makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia makin bertambah”.Selanjutnya dalam ketentuan umum, memuat ketentuan-ketentuan yang antara lain dimuat mengenai pengertian lanjut usia, yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.Asas peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan. Dengan arah agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraannya.Selanjutnya tujuan dari semua itu adalah untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan yang meliputi :
    1. pelayanan keagamaan dan mental spiritual
    2. pelayanan kesehatan
    3. pelayanan kesempatan kerja
    4. pelayanan pendidikan dan pelatihan
    5. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum
    6. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum
    7. perlindungan sosial
    8. bantuan sosial

Dalam undang-undang juga diatur bahwa Lansia mempunyai kewajiban, yaitu :

    1. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
    2. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
    3. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Siapa yang mempunyai tugas dan tanggungjawab ?
Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
Sedangkan pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia.
    Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, meliputi :
    1. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual, antara lain adalah pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia.
    2. Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik.
    3. Pelayanan untuk prasarana umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
    4. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, yang dalam hal ini pelayanan administrasi pemberintahan, adalah untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk seumur hidup, memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket untuk tempat rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia.
      Selain itu juga diatur dalam penyediaan aksesibilitas lanjut usia pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan tempat rekreasi, angkutan umum.
      Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan diatur lebih lanjut oleh Menteri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
  2. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Komisi Nasional Lanjut Usia.
    1. Keanggotaan Komisi Lanjut Usia terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 orang.
    2. Unsur pemerintah adalah pejabat yang mewakili dan bertanggungjawab di bidang kesejahteraan rakyat, kesehatan, sosial, kependudukan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, pendidikan nasional, agama, permukiman dan prasarana wilayah, pemberdayaan perempuan, kebudayaan dan pariwisata, perhubungan, pemerintahan dalam negeri.
      Unsur masyarakat adalah merupakan wakil dari organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial lanjut usia, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
    3. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dibentuk Komisi Provinsi/Kabupaten/Kota Lanjut Usia.
    4. Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia ditetapkan oleh Gubernur pada tingkat provinsi, dan oleh Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota.
  3. Keputusan Presiden Nomor 93/M Tahun 2005 Tentang Keanggotaan Komisi Nasional Lanjut Usia.
    a. Pengangkatan anggota Komnas Lansia oleh Presiden.
    b. Pelaksanaan lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Sosial

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kedeputian I Bidang Kesejahteraan Sosial

sumber

Kekerasan Terhadap Orang Tua

Kekerasan terhadap orang tua? Di Negara kita Indonesia rasanya jarang mendengar hal itu, demikian juga sepanjang pengalaman hidup saya sepertinya hampir tidak mendengar adanya kekerasan terhadap orang tua tersebut.

Tapi di Negara kita bukan berarti sepi dengan kekerasan banyak kekerasan terjadi misal kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap kaum tertindas, kekerasan terhadap kaum minoritas, juga kekerasan dengan dalih agama.

Kembali ke masalah kekerasan terhadap orang tua di Saudi Arabia, The Arab News menyatakan bahwa di Provinsi Timur gugatan orang tua terhadap anaknya naik 52 persen. Di Jeddah, persentase gugatan hukum yang diajukan oleh orangtua terhadap anak-anak mereka dengan tuduhan durhaka mencapai 20 persen. Menurut laporan itu, pengadilan di seluruh Kerajaan memperkirakan rata-rata 120 kasus setiap bulan.

Yang dimaksud dengan kekerasan di sana adalah, tidak mematuhi dan menganiaya orang tua adalah masalah serius yang mengganggu. Ketidak patuhan dinyatakan dalam berbagai bentuk, ancaman, penghinaan, kekerasan fisik, dan kadang sampai  sejauh pembunuhan.

Inilah berita selengkapnya:

Local Press: Violence against parents

By ABDULLAH BAJUBAIR | AL-EQTISADIAH

Published: Feb 25, 2011 01:40 Updated: Feb 25, 2011 01:40

A STATISTICAL report says about 5 percent of family-related cases being considered by our courts are due to children disobeying their parents.

This figure increases to 52 percent in the Eastern Province. In Jeddah, the percentage of lawsuits filed by parents against their children on disobedience charges reaches 20 percent. According to the report, courts around the Kingdom consider an average of 120 such cases each month.

Continue reading

Demonstran Minta KPK Tangkap dan Adili Lucas

Senin, 01 Februari 2010 | 11:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sekitar 100 mahasiswa yang tergabung dalam Kaukus Muda Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka membentang poster dan spanduk bergambar pengacara Boedi Sampoerna, Lucas, dan bekas Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji.

“Kami menuntut KPK untuk menangkap dan mengadili Lucas,” kata Wasil, salah seorang demonstran, dalam orasinya, Senen (1/2).
Continue reading

Satu..!

Susno Resmi Dicopot

Selasa, 24 November 2009 | 21:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komjen Susno Duadji resmi dicopot dari jabatan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri. Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/11) malam.

“Susno sekarang Pati Mabes Polri,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Nanan Sukarna.

Continue reading

Pak SBY Mohon Pak!

Pak SBY, segalanya sudah jelas, ini darurat Pak, kami sudah muak dengan korupsi dan makelar kasus, ini kesempatan Pak. Laksanakan rekomendasi Tim 8!. Kami mendoakan agar Bapak sehat dan dalam lindungan Allah SWT.

Wassalam.

Protes Besar-Besaran, Jika SBY Tak Laksanakan Rekomendasi

SHOLLA TAUFIQ

Sabtu, 21 November 2009 | 14:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Menjelang pengumuman hasil kajian rekomendasi Tim 8 awal pekan depan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono, diharapkan presiden menerima hasil rekomendasi yang disampaikan tim tersebut. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi protes besar-besaran. Continue reading

Kejaksaan Tahan Anggota Dewan Dimyati Natakusumah

Rabu, 11 November 2009 | 22:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Banten menahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dimyati Natakusumah. Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan Pembangunan ini ditahan seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pukul 19.00 malam ini.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy membenarkan adanya penahanan ini. “Tapi saya belum menerima laporannya,” kata Marwan saat dihubungi, Rabu malam (11/11).

Marwan juga mengaku belum tahu alasan Kejaksaan Tinggi Banten menahan Dimyati.

Dimyati ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pinjaman dana daerah sebesar Rp 200 miliar dari Bank Jabar pada tahun 2006. Kasus ini terjadi saat dia masih menjabat Bupati Pandeglang. Saat ini, Kejaksaan menahannya di Rumah Tahanan Serang, Banten.

ANTON SEPTIAN