Menunggu Realisasi

Meskipun penegasan Presiden SBY masih jauh panggang dari api, tapi lumayan walau cukup menggemaskan bagi mereka yang tidak sabaran. Biarpun sangat standar dan minimalis, tapi dibanding dengan, misalnya, malah membuat pernyataan yang berlawanan dengan kemauan publik? Bisa berabe bukan! Oleh karena itu diucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden RI SBY atas pernyataannya tersebut.
Kami tinggal menunggu realisasi di lapangan, seperti apa.
Momentum yang disia-siakan
Selasa, 24 November 2009 | 01:25 WIBKhalayak, yang telah lama menanti penyelesaian hingga tuntas kemelut kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, kembali menelan rasa kecewa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin memang telah menegaskan: solusi terbaik kasus mereka adalah tidak membawanya ke pengadilan. Tapi realisasinya belum ada, dan sejumlah rekomendasi lain dari Tim 8 pun tak dihiraukan.Dalam pidatonya, Presiden mengatakan telah terjadi pro-kontra seputar kasus dua pejabat nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Inilah salah satu alasan ia mendorong kepolisian dan kejaksaan menghentikan kasus mereka. Kebijakan ini sesuai dengan butir pertama dari enam butir rekomendasi Tim 8, yang bertugas memverifikasi proses hukum kasus Bibit-Chandra.

 

Masalahnya, publik harus menunggu lagi karena baik kepolisian maupun kejaksaan belum merealisasi perintah itu. Kemarin seorang pejabat Kejaksaan Agung mengatakan baru berencana menghentikan penuntutan perkara Chandra Hamzah. Adapun kasus Bibit sampai kini masih berada di kepolisian, dan hingga kini juga belum ada penjelasan dari Kepala Polri.

Masyarakat merasa penyelesaian kasus ini amat bertele-tele. Karena Presiden sebelumnya telah memanggil Kapolri dan Jaksa Agung, kenapa kepolisian dan kejaksaan tidak mengumumkan penghentian kasus ini sekaligus pada hari yang sama? Lambannya penanganan kasus ini hanya menimbulkan kesan bahwa pemerintah setengah hati melaksanakan rekomendasi Tim 8.

Cara penyelesaian berbelit-belit itu sudah terbayangkan. Sehari sebelumnya, Presiden Yudhoyono mengungkapkan bahwa kemelut kasus Bibit-Chandra akan diselesaikan lewat out-of-court settlement (penyelesaian di luar pengadilan). Banyak orang bertanya-tanya, lantaran istilah itu biasa dipakai dalam perkara perdata. Artinya, pihak yang bersengketa berunding lewat mediator untuk berdamai. Pertanyaannya, dalam kasus Bibit-Chandra, perdamaian terjadi antara siapa dan siapa?

Sempat pula beredar rumor, pemerintah berusaha meminta Bibit-Chandra tidak aktif lagi di KPK bila kasusnya dihentikan. Mudah-mudahan kabar yang dibantah oleh banyak pihak ini memang sekadar isapan jempol. Sebaiknya, jika pemerintah ingin memperbaiki kesalahannya, jangan ada syarat apa pun. Sebab, Tim 8 jelas menyatakan bahwa kasus Bibit-Chandra dipaksakan. Tim ini juga menyerukan agar pejabat yang bertanggung jawab atas penanganan kasus ini diberi sanksi. Rekomendasi inilah yang terkesan diabaikan oleh Presiden karena tak ada instruksi apa pun mengenai masalah ini.

Rekomendasi Tim 8 lainnya, misalnya soal pengusutan tuntas praktek mafia hukum yang diduga melibatkan Anggodo Widjojo, juga tidak disinggung. Presiden malah mengulang soal program pemberantasan makelar kasus yang akan dilakukan oleh pemerintah. Masalahnya, tentu sulit bagi masyarakat untuk mempercayai bahwa program ini dijalankan secara serius jika kasus yang berada di depan mata tidak diusut.

Khalayak yang mengharapkan munculnya gebrakan besar jelas kecewa. Hanya secercah harapan yang diberikan Presiden, dan itu pun kita masih harus menunggu realisasinya.

tempointeraktif.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s