Status Tersangka Pimpinan KPK Diduga Atas Restu Presiden

Rabu, 16 September 2009 | 11:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta –  Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Jamil, mengatakan usaha polisi menjerat pimpinan KPK tidak akan efektif. Sebab, selain kesalahan yang dituduhkan lemah, juga memicu berbagai praduga.

Dia menduga, penetapan tersangka itu sudah mendapat restu Presiden. “Ketika penyidikan berjalan, Kepala Polri buka puasa bersama dengan Presiden dan tak lama kemudian pimpinan KPK ditetapkan tersangka. Polisi kan bertanggung jawab langsung ke Presiden.”

Anggota Komisi Hukum DPR, Nursjahbani Katjasungkana, mengatakan penetapan status tersangka terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, pimpinan KPK dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, memaksa orang melakukan tindakan atau tidak melakukan sesuatu. “Polisi tidak bisa menyidik penyalahgunaan kewenangan,” katanya di gedung MPR/DPR, Rabu (16/9).

Kepolisian menetapkan kedua pimpinan KPK karena dianggap melanggar Pasal 23 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 421 Kitab Undnag Undang Hukum Pidana tentang penyalahgunaan wewenang. Nursjahbani mensinyalir penetapan tersangka itu merupakan upaya pelemahan KPK dan mengecilkan peran pemberantasan korupsi. “Ada upaya pelemahan,” katanya.

Menurut dia, seharusnya penyalahgunaan kewenangan itu pengadilan yang menguji. “Kalau ada dugaan penyalahgunaan kewenangan harusnya diajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), biar pengadilan yang memutuskan,” ujarnya. Penetapan tersangka itu, kata dia, akan menghancurkan mental KPK dan bangsa ini. “Ini tidak baik bagi iklim investor,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarifudin Hassan mengatakan presiden dan Demokrat sebagai partai pendukung pemerintah tidak akan turut campur. “Serahkan ke penegakan hukum, kita tidak bisa menjustifikasi,” katanya. Dugaan adanya konspirasi mejatuhkan KPK, dia membantah adanya nuansa seperti itu. “Kita serahkan saja ke polisi,” katanya. Termsuk dugaan aliran dana Bank Century ke demokrat, “Saya jamin tidak ada.”

Syarifuddin mengatakan Partai Demokrat siap mendorong rekrutmen baru. “Kami mendorong bisa diwacanakan agar KPK berfungsi yang baik dan melengkapi,” katanya.


EKO ARI WIBOWO

Sumber: http://tempointeraktif.com/hg/politik/2009/09/16/brk,20090916-198293,id.html

Shared via AddThis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s