Label Halal Semua Umat

Sebagai bahan renungan boleh juga:

Senin, 31 Agustus 2009 | 00:37 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat harus merombak total Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Rancangan itu masih mengandung sejumlah cacat prinsipiil, yang berpotensi menimbulkan kerugian dan mengundang protes keras. Jika tidak mampu melakukan perubahan mendasar, Dewan lebih baik tidak memaksakan diri mengesahkan rancangan itu menjadi undang-undang pada akhir masa tugas September nanti. Perbaikan bisa dilakukan wakil rakyat periode berikutnya.

Cacat paling signifikan justru terletak pada semangat rancangan itu dalam persoalan sertifikasi produk industri. Rancangan ini mengatur sertifikasi halal sebagai kewajiban bagi pengusaha, padahal selama ini bersifat sukarela. Perusahaan yang ingin menyatakan produknya halal sebagai tambahan daya tarik–umpamanya untuk memikat hati umat Islam–bebas mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikat halal. Tapi perusahaan kecil yang tak mampu membeli sertifikat halal sampai sekarang juga tidak dilarang menjual produknya.

Selain menambah beban bagi pengusaha, terutama pengusaha kecil dan menengah, ada kerepotan luar biasa manakala sertifikasi menjadi kewajiban. Semua produk tanpa label halal harus ditarik dari pasar karena pasti ada ancaman pidana bagi pengusaha yang melanggar. Betapa mahal biaya yang harus ditanggung pengusaha untuk menarik makanan, minuman, kosmetik, obat, bahan kimia dan biologi, serta rekayasa genetik, guna ditempeli stiker halal dan kemudian mengedarkannya kembali ke pasar. Bila lembaga sertifikasi belum siap bekerja pada saat sertifikasi diwajibkan, yang akan terjadi mudah diduga: perdagangan gelap sertifikat, yang pasti menyebabkan beban pengusaha bertambah-tambah. Ujung-ujungnya, pasti konsumen jugalah yang menanggung harga lebih mahal.

Melindungi konsumen sesungguhnya bisa dilakukan dengan cara sangat hemat biaya. Produk pangan dan bahan olahan hanya wajib mencantumkan tanda “mengandung babi” pada produk yang memang berisi bahan yang diharamkan oleh umat Islam itu. Untuk produk makanan yang beredar di Bali, umpamanya, produsen bisa juga menambahkan tanda “mengandung sapi” untuk pasar umat Hindu. Untuk memastikan produsen tidak menipu konsumen, perlu dibentuk lembaga sertifikasi independen–melibatkan berbagai unsur masyarakat–yang bertugas melakukan audit berkala.

Untuk kepentingan ekspor, misalnya ke negara-negara Arab, produsen bisa saja mencantumkan label halal. Dalam dunia perdagangan, sertifikasi sudah lama dikenal. Australia, misalnya, sudah memiliki sertifikasi halal, yang dikeluarkan Australian Federation of Islamic Councils. Yang menjadi perhatian mereka, sertifikat halal dibutuhkan bukan hanya sebagai bagian dari pelayanan publik bagi warga muslim di Australia, melainkan juga sebagai kebutuhan perdagangan dengan negara Islam. Australia bisa menjadi pemasok daging sapi untuk negara-negara Islam di Timur Tengah berkat sertifikat halal dengan kredibilitas teruji.

Jadi rancangan undang-undang itu mestilah diubah secara menyeluruh. Aturan ini perlu memastikan bahwa konsumen mendapat jaminan untuk menerima produk halal, sedangkan pengusaha tidak menerima beban berlebihan. Rancangan diharapkan tidak tunduk kepada keharusan memberikan jatah kepada pihak atau lembaga tertentu dalam proses sertifikasi.
tempointeraktif.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s